• CALL FOR ABSTRACTS - CITIZENSHIP & GENDER IN THE ARAB WORLD Abstract Due Date: April 10, 2010

    The Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW), based in the Lebanese American University, is soliciting articles for the forthcoming issue of its quarterly publication Al-Raida (http://iwsaw. lau.edu.lb). The central topic for this edition of the journal will be "Citizenship and Gender in the Arab World".

    We are interested in receiving academic studies, reviews, short critical essays, testimonials, and artwork that revolve around the issue in question. Arab women throughout the region are denied the fundamental human right of granting their citizenship and personal status to their husbands and children. This has grave consequences especially if their husbands are foreign nationals because their “foreign” children are denied the right of acquiring the citizenship of their mother and all the rights and responsibilities that go with it, including access to healthcare, education, employment, ownership of property, and participation in politics and civil society. This basic human rights violation is additionally flagrant considering that the countries involved are states that are signatory to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

    Topics can include but are not restricted to:
    -The gendered nature of citizenship in the Arab world;
    -Review of nationality laws in the Arab world;
    -Arab countries reservations to the CEDAW article on the law on nationality;
    -Case studies: Arab countries who succeeded in amending their law on nationality;
    -The role of women’s organizations and other NGOs in highlighting citizenship rights;
    -The role played by the children and husbands of Arab women in highlighting their citizenship rights;
    -The role of the media and media campaigns in highlighting the issue;
    Testimonials: Who is suffering?
    -Artwork (e.g. poetry, music, graphic art, children’s drawings, etc.) expressing the plight of those denied their citizenship rights because of gender discrimination.

    If you are interested in contributing to this issue of Al-Raida, kindly send your abstract (250-300 words) no later than April 10, 2010. All abstracts submitted are reviewed by Al-Raida's editorial staff and are subject to its approval. Once the abstract is approved contributors will have to send us their submission (paper, testimonial, artwork, etc.) no later than May 15, 2010. Submissions are accepted in English, Arabic, or French. All non-English submissions will be translated by IWSAW and published in English following the approval of the author.

    This journal edition will be edited by Dr. Eugene Sensenig-Dabbous. Kindly send your emails simultaneously to the managing editor, Ms. Myriam Sfeir, at al-raida@lau.edu.lb and to the guest editor, Dr. Eugene Sensenig-Dabbous at sensenig@cyberia.net.lb.

    http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw/raidacall-for-papers.html

    more
  • Twelfth Annual Meeting of the Inter-agency Working Group (IAWG) on Reproductive Health in Crises
    24-26 May 2010, Santo Domingo, Dominican Republic

    Objectives of the 12th Annual IAWG Meeting:

    -Review progress towards achieving the programmatic goals and future steps outlined in the Terms of Reference following the 2008 IAWG meeting held in Cairo.
    -Share information; identify key areas of common work. Plan next steps and areas of coordination and collaboration for 2010-2011.
    -Establish a regional IAWG forum for the Latin America and Caribbean (LAC) region which will serve to share information and lessons learned across projects in the region and enable synergistic partnerships to minimize duplication of efforts and to fill gaps.

    The meeting will bring together individuals dedicated to improving the reproductive health outcomes of those affected by conflict or natural disasters. Organizations working in reproductive health or in crisis-affected settings are encouraged to attend, including new members to the IAWG.

    Click here to register (in English).

    Click here for details of additional training and workshop opportunities
    associated with the IAWG meeting.
    Click here for an invitation to submit an abstract on a reproductive health response in the Latin America and Caribbean (LAC) region, or download the invitation as a Word document here.

    http://www.iawg.net/2010/IAWG2010meetingflyer.pdf

    more
  • Ricky Martin is livin' la vida open, says he's gay NEW YORK (AP) - Ricky Martin is no longer denying the rumors: He's confirming that he is gay.

    In a statement on his Web site, Martin says: "I am proud to say that I am a fortunate homosexual man. I am very blessed to be who I am."

    The "Livin' La Vida Loca" singer's sexuality has been speculated about for years, but he's never directly addressed it and was usually seen with beautiful women.

    But the singer says that writing his memoirs helped him realize that he had to be free with himself, and not keep any more secrets. His book hasn't been published yet.

    [On the Net: http://www.rickymartin.com]

    more
  • Analisis Konferensi Gay, oleh Prof Dr. H. Muhadjir Darwin Konferensi Internasional Lesbi, Biseks, Gay, dan Transgender (LBGT) tingkat Asia batal digelar di Surabaya karena penolakan dari sejumlah ormas Islam dengan alasan agama. Karena protes tersebut, polisi tidak berani mengeluarkan surat izin. Sri Sultan HB X yang dikenal pluralis dan multikulturalis juga menolak acara tersebut pindah ke Yogja, bukan karena alasan agama, tetapi karena alasan etika. Tampaknya Sultan ingin menghindari risiko politik meskipun secara pribadi memahami dan menghargai eksistensi mereka.

    Sebenarnya fenomena LBGT sudah menjadi bagian dari realitas kehidupan di masyarakat kita. Ada sejumlah tokoh nasional, intelektual, agamawan, anggota parlemen, jurnalis, artis, presenter, atau designer top yang diketahui mempunyai orientasi seksual seperti itu. Seni tradisional Jawa Timur ludruk selalu menampilkan pemain laki-laki yang memainkan peran perempuan (transgender). Pada masa lalu para warok di Ponorogo memelihara gemblak dan melakukan praktik homoseks. Dalam mitologi pewayangan, Srikandi adalah sosok transgender.

    Salahsatu perdebatan dalam kajian LBGT adalah apakah orientasi seksual seperti itu merupakan faktor bawaan (takdir) atau karena pengaruh lingkungan (menular). Dari berbagai kajian, tampaknya faktor pertama lebih menonjol ketimbang faktor kedua. Jika demikian, sebenarnya para LBGT tidak dapat disalahkan. Mereka menjadi seperti itu karena dari ‘sono’nya memang sudah begitu. Ini sama dengan orang yang terlahir berkulit hitam atau kidal. Stigmatisasi atau marginalisasi terhadap mereka tidak akan membuat mereka berubah.

    Apa perlu karena stigmatisasi, orang hitam mengubah kulitnya menjadi putih seperti yang dilakukan Michael Jackson? Seperti juga apakah orang kidal harus dipaksa atau memaksakan diri menggunakan kaki atau tangan kanannya ketika beraktivitas?
    Tentang sifat ‘takdir’ dari fenomena LBGT, dapat disimak cerita menarik dari seorang gay, sebut saja Didik (nama samaran). Didik telah menyadari ‘takdir’ gaynya ketika masih duduk di bangku SMP. Di usia tersebut pada dirinya sudah mulai tumbuh hasrat seksual terhadap orang sejenis. Ia sama sekali tidak tertarik pada gambar porno perempuan, tetapi lebih tertarik melihat gambar Tarzan yang macho. Karenanya dia selalu aman ketika di sekolah dilakukan razia gambar porno, karena di tasnya tidak pernah tersimpan gambar perempuan telanjang tetapi komik Tarzan.

    Menyadari bahwa orientasi seks seperti itu keliru, ketika menginjak usia remaja ia berusaha mengubur ‘bakat’ tersebut dan mencoba berpacaran dengan seorang gadis. Namun akhirnya ia terpaksa memutuskan hubungan tersebut karena gagal menumbuhkan gairan seksual terhadap pacarnya. Ketika ia mengeluhkan masalah tersebut pada seorang suster (Katholik) yang ia terima justru umpatan: ”Kamu pendosa, homo itu terkutuk, kamu harus memohon ampun pada Tuhan, ini saya beri doa, kamu baca setiap hari ya biar kamu balik jadi orang normal!”.

    Ia melaksanakan nasihat suster tersebut, tetapi tidak membawa hasil. Akhirnya ia memeriksakan kepada dokter di Jakarta dan mendapat keterangan yang mengagetkan tetapi sekaligus melegakan:

    ”Kamu sama sekali tidak punya kelainan, kamu normal, hanya kamu mempunyai bawaan homo. Saya tidak bisa menyembuhkanmu karena itu bukan penyakit. Itulah kamu. Terimalah kenyataan itu apa adanya”.

    Dari perspektif agama, fenomena LBGT adalah merupakan bagian dari misteri ‘takdir’ yang dalam Islam merupakan rukun iman yang keenam. Tuhan tidak hanya mampu menciptakan kontras tetapi juga menghadirkan ruang abu-abu. Bumi tidak hanya terdiri dari laut dan daratan dengan sifat berlawanan, tetapi juga pantai yang mempunyai kedua unsur sifat tersebut. Warna pun tidak hanya terdiri dari hitam dan putih, tetapi berwarna warni sekaya warna pelangi; seperti bunyi lagu anak-anak, ”pelangi ciptaan Tuhan”. Sekaya warna pelangi itu pula Tuhan menciptakan variasi pada makhluk hidup ciptaanNya.

    Dari perspektif HAM, identitas dan orientasi seksual adalah suatu pilihan. Ini sama dengan pilihan untuk berpolitik, beragama, bermigrasi, bertempat tinggal, bereproduksi, atau bekerja. Setiap orang punya hak-hak dasar untuk menentukan pilihannya. Sudah barang tentu pilihan tersebut harus dilakukan secara bertanggungjawab, yaitu dengan tidak melanggar hak-hak orang lain yang mempunyai pilihan berbeda. Itulah inti dari pluralisme dan multikuralisme yang sejiwa dengan ideologi negara Pancasila. Perbedaan nilai dan orientasi hidup bukan menjadi alasan untuk bermusuhan tetapi untuk saling menghargai. Iklim pluralisme dan multikuralisme ini bisa terancam jika klaim nilai atau kebenaran suatu kelompok dipaksakan untuk berlaku bagi semua dan tertutup ruang bagi yang lainnya untuk hidup dengan nilai dan kebenaran yang mereka yakini, apapun itu, apalagi jika pemaksaan nilai tersebut dilakukan dengan cara kekerasan. Lebih celaka lagi jika negara membiarkan hal itu terjadi.

    *) Penulis adalah Guru Besar Jurusan Administrasi Negara, Fisipol dan Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM. Tulisan ini dimuat di Kedaulatan Rakyat Jogja, Senin 29 Maret 2010.

    more
  • Menghormati Perbedaan Oleh Airlangga Pribadi

    “Kalian lebih bejat daripada binatang!”ujar salah seorang pengunjuk rasa yang memprotes penyelenggaraan konferensi ILGA (International Lesbian and Gay Association) di Surabaya beberapa waktu lalu. Bagi saya hal ini sangat mengejutkan, bagaimana mungkin di negara yang telah lebih dari sepuluh tahun menapak jalan demokrasi, masih ada upaya pengusiran dan penghinaan dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak sepakat terhadap kelompok lain, dan semua itu didiamkan saja oleh negara.

    Saat menimbang fenomena pengusiran terhadap kaum homoseksual, lesbian dan gay ini saya jadi teringat akan wajah muram dari catatan keadaban publik di republik ini. Dibawah sapuan besar capaian besar proses berdemokrasi di Indonesia yang selama ini kita banggakan betapa kehidupan berdemokrasi kita tumbuh dalam tiang-tiang yang dan diatas fondasi bangunan yang rapuh. Dengan mudahnya pengusiran, penistaan dan penghinaan terjadi di republik ini, ketika pada saat bersamaan kita mengaku tengah mengadopsi konsep kewargaan yang inklusif. Pandangan kewargaan yang membuka tiap-tiap orang untuk menjadi warga negara Indonesia tanpa pembatasan dan diskriminasi.

    Didalam narasi besar keindonesiaan yang terbuka ini, kerapkali kita temui tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum Ahmadiyah, pengutukan terhadap kaum yang dipandang sebagai komunis, marjinalisasi terhadap kaum perempuan dan sekarang pengusiran terhadap kaum gay dan lesbian. Atas nama perjuangan untuk mengembalikan kebangsaan Indonesia sebagi rumah yang terbuka bagi tiap-tiap orang yang ada didalamnya inilah, pembelaan terhadap mereka harus disuarakan, meskipun dalam tata nilai yang kita yakini kita menolak cara hidup mereka.

    Di sini saya tidak ingin berbicara dalam konteks memberikan pembelaan dalam kerangka teologis, terkait dengan persoalan homoseksualitas karena dalam tata nilai agama yang saya yakini saya turut menolak relasi seksual homoseksual sebagai sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Namun demikian keadaban publik dalam konteks negara demokratik modern mensyaratkan bahwa penentuan konsensus bermasyarakat semestinya hadir diatas pagar-pagar penguatan keadilan ekonomi, keadilan budaya dan keadilan politik.

    Pendeknya substansi dari prinsip keadilan diatas tiga matra keadilan tersebut mensyaratkan eksisnya hak-hak yang setara bagi tiap-tiap orang untuk memiliki akses dalam wilayah kultural, politik dan budaya. Bahwa siapapun memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapatnya dalam ruang publik yang bebas selama tidak mewartakan kebencian kepada yang lain, dan siapapun juga memiliki hak untuk menolak pandangan mereka. Hal ini harus dijaga oleh struktur politik negara demokrasi yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak tiap orang bersuara dan mengamankan kelompok-kelompok yang ingin melakukan teror terhadap mereka. Ketika hal ini tidak menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara, maka akan dengan mudah republik ini terjatuh menjadi negeri yang memuja Tirani Mayoritas. Atas nama norma dan budaya dominan yang kerap kali hal itu lebih merupakan klaim-klaim sepihak dengan landasan yang rapuh, setiap kelompok akan merasa tidak aman hidup sebagai warganegara di negeri yang kita cintai ini.

    Untuk kalangan yang merasa meyakini sebuah dalil bahwa kekuasaan negara akan dengan mudah menyingkirkan tiap-tiap kelompok yang memiliki perspektif dan perilaku berbeda dengan kultur dominan, hendaknyalah kita mengkaji kembali relasi kompleks antara kekuasaan, politik dan identitas. Bukalah hamparan sejarah diberbagai belahan dunia. Maka akan kita temukan relasi paradoks antara kekuasaan dan perkembangan identitas dan wacana. Di Eropa pada era pertengahan yang disebut sebagai zaman Victorian, moral aristokratik yang ditopang oleh kalangan ruhaniawan dan elite-elite politik begitu gigih melakukan pengawasan dan regulasi terhadap seksualitas. Mekanisme kekuasaan tersebut alih-alih meredam justru membiakkan dan memproduksi pola-pola seksualitas dimasyarakat. Hal inilah yang kemudian mencapi klimaksnya pada munculnya era liberalisme, yang didalamnya juga perjuangan untuk melegalkan kebebasan seksual.

    Contoh yang lain dapat dituangkan disini soal pengekangan secara politik dan melalui fatwa agama terhadap berbagai pemikiran Islam progresif di wilayah Timur-Tengah. Alih-alih hal ini mengerdilkan pengaruh gagasan-gagasan progresif Islam di wilayah tersebut, pelarangan dan fatwa haram kepada mereka justru mengangkat dan mempopulerkan gagasan-gagasan dari pemikir-pemikir progresif Timur-Tengah seperti Fatimah Mernissi, Adonis, Hasan Hanafi, Ali Abdul Raziq dan Abdulkarim Soroush di masyarakat muslim. Pengekangan dan penindasan politik justru membuat fihak yang melakukannya sebagai fihak antagonis yang perlahan-lahan akan menuai protes keras dari khalayak publik. Menindas dan melarang eksistensi identitas secara politis justru akan memberikan makna politis terhadap aktivitas mereka.

    Satu hal patut kita renungkan bersama ketika kita tidak bersepakat dengan eksistensi kelompok gay, lesbian dan transeksual ini. Saat kita menolak eksisnya identitas tertentu untuk hadir dalam puspasari ke-Indonesiaan, sadarilah bahwa identitas tiap-tiap orang beragam. Ketika kita tidak sepakat dengan orientasi seksual mereka, sadarkah bahwa kita dapat menyaksikan berbagai kebaikan dalam peran-peran publik mereka sebagai manusia dan sebagai warganegra. Salah satu aktivis gay yang saya kenal yaitu Pak Dede Oetomo bahwa selain eksistensi identitas dirinya sebagai kaum gay, disisi lain saya saksikan pula beliau adalah guru yang berkomitmen terhadap anak didiknya, pejuang yang membela hak-hak rakjat secara politik dan pendamping para penderita HIV AIDS yang terpinggirkan dan dianggap selama ini sebagai sampah masyarakat. Pengabdian-pengabdian yang sangat bermakna, yang selama ini mungkin kita semua abaikan.

    *) Penulis adalah Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya

    more
  • Seminar Hypersexual FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA presents:


    Mungkin istilah itulah yang terbersit di pikiran masyarakat tentang orang-orang yang gemar berhubungan seks. Benarkah apa yang selama ini mencuat di pikiran masyarakat?

    Ketahuilah kebenarannya melalui sebuah Seminar bertajuk “Hipersexual” yang akan mengupas tuntas fenomena Hiperseksual berdasarkan fakta dan bukan sekedar omongan belaka. Sebuah Seminar yang dikemas dengan konsep kabaret yang dibawakan oleh Teater Topeng yang tentunya menarik untuk disaksikan dan akan menantang siapa pun yang menghadirinya untuk menengok ke dalam diri hanya dengan satu pertanyaan “Hypersexual, are U?”

    Feel free to wall us for further information, or call our contact person:
    neysa 08562159245

    devina 081802033230

    KEYNOTE SPEAKERS for Seminar Hypersexual
    Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono
    Guru Besar Psikologi UI
    Anggota Asosiasi Seksologi Indonesia

    dr. Ukke Satriautama, S. Ked.,M. Kes.
    anchored a weekly talkshow "Sepuluh Malam" on STV Bandung

    Dédé Oetomo, P.hD.
    Dosen Pascasarjana Univ. Airlangga
    Pembina Yayasan GAYa Nusantara

    and our MODERATOR
    Ida Ayu Kartikawati, M. Psik., Psikolog
    Staff Pengajar S1 dan Magister Psikologi UK Maranatha
    an associate member of some scool and HRD consultant in Bandung

    GET THE EARLY BIRD TICKET FOR ONLY
    IDR 145000 (Student)*
    IDR 160000 (Public)
    *Get our special price for Maranatha's Students
    Including Seminar Kit, Lunch, and Certificate

    EARLY BIRD PRICE IS UP UNTIL APRIL 10th, 2010
    buy 10 tickets and get the special discount!

    more
  • CREA's 4th Global Sexuality, Gender and Rights Institute Exploring Theory and Practice
    June 12-19, 2010, Istanbul, Turkey


    Applications are due on or before April 18, 2010. Please visit www.creaworld.org for brochure and application form.

    The Sexuality, Gender and Rights Institute is an annual, week-long, residential course that focuses on a conceptual study of sexuality. It examines the links between sexuality, rights, gender, and health and their interface with socio-cultural and legal issues. Participants will critically analyze policy, research and program interventions using a rights-based approach.

    Course Content

    Sexuality is a complex field of study that spans multiple disciplines and areas of work. Accordingly, the course content of the Sexuality, Gender and Rights Institute will focus on a conceptual and theoretical study of sexuality drawing from different social science disciplines and the intersections between them. Activists and academics will teach the course using classroom instruction, group work, case studies, simulation exercises, fiction and films.

    * Sexuality theory
    * Sexuality and human rights
    * Sexuality and gender
    * Sexuality and legal systems
    * Sexual and reproductive health and rights
    * Representation of sexuality
    * Sexual diversities and rights
    * Sexuality and disability
    * Case studies of program interventions

    Organizer

    CREA is a feminist organization that promotes, protects and advances women's human rights and the sexual rights of all people by building leadership capacities, strengthening social movements and organizations, increasing access to information, knowledge and resources, and creating enabling social and policy environments. CREA is based in New Delhi, India and works locally, regionally and internationally.

    Participants

    Individuals working on issues of sexuality, rights, HIV/AIDS, violence against women, health or gender are eligible to apply. 25-30 participants will be selected based on their application forms. Participants are required to stay for the duration of the course. For application form, go to www.creaworld.org

    Venue and Dates

    The Sexuality, Gender and Rights Institute will be held in Istanbul, Turkey during June 12-19, 2010. (Begins 9 am on 12th; Ends 4 pm on 19th). Participants will stay in double rooms.

    Participating Faculty

    Alice Miller, JD is Lecturer in Residence and Senior Fellow at the Miller Institute for Global Challenges and the Law, University of California, Berkeley Law School. Miller co-directed the human rights Center and master's program at Columbia University and teaches in the areas of sexuality, rights, law, gender, health, and humanitarian issues. She combines extensive advocacy experience with her academic work. She specializes in developing a framework for human rights claims in the context of contemporary understandings of sexuality and globalized networks and advocacy work.

    Carole S. Vance, Ph.D., M.P.H., teaches anthropology at the Mailman School of Public Health and is Director of the Program for the Study of Sexuality, Gender, Health and Human Rights at Columbia University. She has written widely about sexual theory; science, sexuality, gender, and health; and policy controversies about sexual expression and imagery. She is editor of Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality (1993). In 2005, she received the David R. Kessler Award for lifetime contribution to the study of sexuality.

    Geetanjali Misra is co-founder and Executive Director of CREA and co-Director of the Sexuality and Rights Institute in India. She has worked at the activist, grant making and policy levels on issues of sexuality, reproductive health, gender, human rights and violence against women. She writes on issues of sexuality, gender and rights and had co-edited Sexuality, Gender and Rights: Exploring Theory and Practice in South and Southeast Asia (2005).

    Irazca Geray is a program and publications officer at WWHR - New Ways, an autonomous women's NGO founded in 1993, based in Turkey. She has co-coordinated several advocacy campaigns for law reform and is the editor of a number of WWHR publications including the Purple Newsletter, CSBR e-news and United Nations CEDAW Process and Advocacy and Lobbying with Non-Governmental Organizations - Shadow Reports from Turkey: 1997 & 2005 Experiences.

    Janet Price is a feminist and disabled campaigner from Northern England who is a member of the Gender and Health Group and an Honorary Research Fellow at Liverpool School of Tropical Medicine. She works on issues of sexuality, disability and rights with organizations in India and UK and is on the Board of DaDa (Disability and Deaf Arts) based in Liverpool. Her academic interests include postmodern feminist perspectives on colonialism, disability and the body and she has co-edited Feminist Theory and the Body: A Reader (1999) with Margrit Shildrick.

    Mauro Cabral*, co-director of GATE (Global Trans Advocates for Trans Equality), is a philosopher from Cordoba, Argentina who is involved with diverse academic and political initiatives focused on bodily diversity and sexual rights. He participated in the experts' seminar that proposed the Principles of Yogyakarta on Sexual Orientation, Gender Identity and Human Rights. Cabral has published several articles on trans and intersex issues and edited Interdiciones. Escrituras de la intersexualidad en castellano (Anarrés Editorial, 2009). *To be confirmed.

    Meena Seshu is the general secretary of SANGRAM, an organization that works on the rights of sex workers and people living with HIV/AIDS. SANGRAM's Centre for Advocacy on Stigma and Marginalisation (CASAM) advocates for the reduction of stigma, violence and harassment of marginalized communities, especially those who have challenged dominant norms. In 2002, Seshu was awarded the Human Rights Defender Award from Human Rights Watch.

    Radhika Chandiramani is Founder and Executive Director of TARSHI (Talking about Reproductive and Sexual Health Issues), Director of the South and Southeast Asia Resource Centre on Sexuality and co-Director of the Sexuality and Rights Institute in India.She co-edited Sexuality, Gender and Rights: Exploring Theory and Practice in South and South East Asia (2005) and authored Good Times for Everyone: Sexuality Questions, Feminist Answers (2008).

    Sealing Cheng, Ph.D. is Assistant Professor in the Women's and Gender Studies Department, Wellesley College. Her research is focused on sexuality with reference to sex work, human trafficking, women's activism, and policy-making. Her book On the Move for Love: Migrant Entertainers and the U.S. Military in South Korea is published in 2010 with the University of Pennsylvania Press.

    Shohini Ghosh is Sajjad Zaheer Professor of Video & TV Production at the AJK Mass Communication Centre at Jamia Millia Islamia (India). She is co-founder member of Mediastorm Collective, India's first all women documentary production collective. Ghosh directed Tales of the Nightfairies (2002) a film about the sex workers' struggle for rights in Calcutta. Currently, she is writing a book on the film Fire for the Queer Classics Series (Arsenalpulp Press, Canada).

    Svati P. Shah, Ph.D. is an Assistant Professor of Women's, Gender and Sexuality Studies at the University of Massachusetts at Amherst. Shah's work has been published in a range of scholarly and progressive journals, including Gender and History, Cultural Dynamics, Rethinking Marxism, and SAMAR: South Asian Magazine for Action and Reflection. She is currently working on a book on sex work and migration in Mumbai's informal sector.
    Applications are due on or before April 18, 2010. Applications received after this date will not be considered.

    For application form and Institute brochure, please visit www.creaworld.org

    Contact Person: Sushma Luthra; E-mail: sluthra@creaworld.org

    more
  • Joint action for results: UNAIDS outcome framework for 2009 – 2011 Men who have sex with men and trangender people now included as one of 10 key priority areas

    From UNAIDS website: "We are responding through this Outcome Framework to optimize our partnerships between the UNAIDS Secretariat and the Cosponsors. The Outcome Framework, which builds upon the UNAIDS Strategic Framework (2007–2011), will guide future investment. It will also hold the Secretariat and the Cosponsors accountable for making the resources of the UN work for results in the countries"

    The MSM and TG priority statement:
    We can protect men who have sex with men and transgender people from becoming infected with HIV:
    By ensuring that communities of men who have sex with men and transgender people are empowered and resourced to both access and deliver effective HIV prevention programmes, that health services are inclusive of the needs of men who have sex with men and transgender people and that law enforcement agencies and the judicial system protect all citizens, regardless of sexual orientation.


    Download the PDF of the Framework from data.unaids.org. http://data.unaids.org/pub/Report/2010/jc1713_joint_action_en.pdf

    From http://msmasia.org/index.php/index/articles/home.html

    more
  • Konferensi Regional ILGA-Asia ke-4 di Surabaya ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association) adalah federasi organisasi-organisasi LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender) yang terbesar di dunia. Asal-usulnya merupakan pendirian IGA (International Gay Association) pada 1978 dengan tujuan membangun jaringan dan bertukar pengalaman di antara kelompok-kelompok aktivis gay di benua Eropa. Lalu federasi ini diperluas mencakupi kelompok-kelompok lesbian sehingga pada 1986 berubah menjadi ILGA. Semakin pesatnya perkembangan berjejaring, maka dimulai pertemuan-pertemuan regional: Asia, Afrika, Amerika Latin & Karibia [LAC], Amerika Utara, Europa dan Australi-Selandia Baru-Kepulauan-kepulauan Pasifik [ANZAPI]. Sekarang ILGA mewakili lebih dari 560 organisasi LGBT yang tersebar di 90 negara.

    Pertemuan ILGA di Asia dimulai di Mumbai tahun 2002; setelah itu sempat non-aktif selama 4 tahun. Pertemuan yang kedua terjadi di Cebu, Filipina, tahun 2006 dan akhirnya yang ketiga terselenggara di Chiang Mai, Thailand, tahun 2008. Di sana, untuk pertama kali terpilih satu Dewan Pengurus ILGA-Asia yang terdiri dari 10 anggota dari berbagai negara.

    Walaupun penolakan dari kelompok-kelompok tertentu terhadap LGBT masih sering terjadi di Indonesia, tidak ada undang-undang yang melarang cinta sesama jenis. Malah sebaliknya Indonesia berkewajiban – menurut UUD’45 dan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia – memberi perlindungan dan pelayanan yang lebih ke pada kelompok-kelompok minoritas, termasuk LGBT, yang sering menjadi korban stigma dan diskriminasi.

    Walaupun merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia bukan negara Islam tetapi negara yang berasas pada Bhineka Tunggal Ika. Keragaman sosial dan budaya tidak hanya nampak dari sendi-sendi suku, agama atau aliran, namun juga dari keragaman gaya hidup antara yang modern dan yang beradat-istiadat. Kelompok-kelompok minoritas seksual [LGBT] dapat ditemukan di masyarakat adat maupun masyarakat kota/modern.

    Dasawarsa terakhir ini menyaksikan pertumbuhan pesat kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi LGBT di seluruh Indonesia. Mereka telah menyumbang banyak terhadap masyarakat Indonesia; mulai dari memperkayakan seni budaya setempat, upaya penanggulangan HIV/AIDS, sampai dengan pemajuan HAM secara umum. Advokasi hak LGBT juga mejadi semakin meluas, yaitu menyuarakan bahwa kelompok LGBT harus diberikan hak-hak seutuhnya sebagai warga negara. Lagi pula, banyak organisasi LGBT Indonesia sudah menjadi anggota ILGA dan aktif di dalamnya.

    Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ini, maka pilihan untuk menyelenggarakan Konferensi Regional ILGA-Asia ke-4 di Indonesia, tepatnya di Surabaya, adalah sangat cocok. Lebih dari 100 peserta, termasuk yang dari sekitar 20 negara Asia, diharapkan akan menghadiri dan memperkayakan konferensi ini. Mereka akan saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan semangat kerja. Perkembangan-perkembangan terkini mengenai perjuangan kelompok-kelompok LGBT di Asia menjadi sorotan utama dalam konferensi ini.

    Konferensi ILGA-Asia ini terdiri dari dua bagian: bagian terbuka untuk umum, yang diisi dengan diskusi pleno dan diskusi lokakarya. Ada pula bagian tertutup yang hanya diikuti oleh anggota-anggota ILGA, untuk membahas urusan dan issue internal. Pada akhir konferensi akan diselenggarakan pawai budaya di kota Surabaya demi merayakan keragaman budaya seluruh Asia.

    Konferensi ILGA-Asia ke-4 diselenggarakan pada 26 s/d 28 Maret 2010 di:

    Hotel Mercure Surabaya
    Jl. Raya Darmo 68 – 78
    60264 Surabaya – Indonesia
    Tel : (+62)31/5623000
    Fax : (+62)31/5678383

    Penyelenggara:
    GAYa NUSANTARA
    Jl. Mojo Kidul I No. 11 A
    Surabaya 60285, Indonesia
    Telp/Fax 031 5914668
    Kontak: Rafael Hendrikus Da Costa
    gayanusantara@gmail.com

    Didukung oleh:
    King Oey, MSc
    Arus Pelangi
    Jl. Tebet Utara I-G No.14
    Tebet, Jakarta Selatan 12820
    Tel/fax 021-83701487
    arus_pelangi@yahoo.co.id
    HP +62 813 1054 5416

    Lei In-Ha “Eva Lee”
    ILGA-Asia, Press liaison
    eva_leeinha@yahoo.com
    HP +86 1391 0205 574

    more
  • Surabaya Tuan Rumah Konferensi Lesbian dan Gay Se-Asia Lebih dari seratus anggota International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) Asia akan berkumpul di Surabaya pada 26-28 Maret 2010. Mereka mengadakan konferensi di Hotel Mercure.

    Selain membahas soal perkembangan oganisasi yang berdiri sejak 1978 itu, diadakan berbagai workshop pengembangan kemampuan diri bagi kaum gay,lesbian, biseksual,serta trans dan intersex. Poedjiati, ketua panitia yang juga sekretaris GAYa Nusantara,mengatakan, tidak ada persiapan khusus untuk pelaksanaan acara tersebut.

    “Penerimaan masyarakat Surabaya terhadap gay dan lesbian cukup bagus. jadi, tidak ada persiapan yang berlebihan,” katanya. Pihaknya hanya mempersiapkan penyambutan peserta dari berbagai negara di Asia tersebut.

    Konferensi ILGA kali ini tercatat sebagai keempat sejak ILGA berdiri. Setelah Mumbai, India; Cebu, Filipina; dan Chiang Mai, Thailand; Indonesia mendapat giliran untuk menjadi tuan rumah. Karena yang tercatat sebagai anggota ILGA adalah GAYa Nusantara, kota yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan adalah Surabaya. ”karena home base kami di sini, ya acaranya di sini,” jelas Poedji.

    Menurut Poedji, konferensi tersebut bakal membahas perkembangan organisasi tersebut. Selain itu, ada seminar tentang peran masyarakat gay dan lesbian di berbagai aspek kehidupan. ”Ada workshop tentang kesehatan dan sebagainya,” tegas Poedji. Dia yakin konferensi yang menghadirkan pembicara dari berbagai negara tersebut bisa berjalan lancar.

    ILGA awalnya bernama Gay Association (IGA) yang berdiri di Inggris pada 1978 untuk mewadahi aktivitas lesbian, gay,biseks, dan transgender (LGBT) bertukar informasi. Pada 1986, namanya berubah menjadi ILGA untuk menunjukkan keterlibatan lesbian yang semakin besar. Kini ILGA beranggota ratusan organisasi dari puluhan negara di dunia. (sumber: Jawa Pos)

    Download Round down 4th ILGA ASIA Conference Surabaya

    more
  • Pertemuan Koordinasi Dewan Presdium CAN Indonesia. Tanggal 19 Maret 2010, Dewan Presdium CAN Indonesia melakukan pertemuan koordinasinya yang pertama di gedung PKBI-DIY. Pertemuan ini merupak tindak lanjut dari komunikasi yang selama ini sudah dilakukan lewat email, telepon maupun sms oleh anggota Dewan Presidium CAN Indonesia. Dengan dihadiri oleh Gama Triono (koordinator Dewan Presidium), Putu Utami Dewi, Arie, Ko Budijanto (anggota Dewan Presdium), Hadi Purwanto (pelaksana harian), serta Mas Inung dan Mas Zakky (dewan penasehat), pertama-tama pertemuan tersebut menjelaskan kembali tentang konsep CAN Indonesia, baik visi & misi maupun rencana kerja yang akan dilakukan di tahun 2010 ini. Dibahas dan dievaluasi pula tentang jalinan komunikasi yang belum lancar di antara anggota Dewan Presidium. Lalu membahas pula tentang rencana launching CAN Indonesia pada bulan Mei 2010 yang akan datang bersamaan dengan akan diselenggarakannya dialog publik pada waktu yang bersamaan. Selain itu juga dimatangkan kembali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan CAN Indonesia disesuaikan dengan budget dana yang ada. Juga dilakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Presdium untuk menunjang keberlangsungan program kegiatan CAN Indonesia.

    Tanggal 20 Maret 2010, bertempat di Phuket Restaurant Yogyakarta dilakukan sosialisai CAN Indonesia kepada beberapa perwakilan stakeholder di Yogyakarta. Kegiatan informal ini diisi dengan memperkenalkan CAN Indonesia dan juga sharing pengalaman bersama di seputar kegiatan pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV & AIDS. Sambil menikmati makan siang bersama, kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh 9 orang stakesholder di Yogyakarta ini berjalan dengan lancar mulai pukul 12.30-15.00 wib. (Ko Budijanto)

    more
  • Call for Applications - The 2nd Regional Training on Sexuality, Sexual and Reproductive Health and Rights The 2nd Regional Training on
    Sexuality, Sexual and Reproductive Health and Rights
    May 17 - 21, 2010, Bangkok, Thailand.


    About TARSHI

    Informed by a rights perspective, TARSHI (Talking About Reproductive and Sexual Health Issues) addresses issues of sexuality keeping young people and women at the centre of its programmes. TARSHI's work includes providing much-needed sexuality information, counselling and referrals to people of all ages on the TARSHI helpline since 1996; strengthening the capacity of practitioners in the field through trainings on the inter-linkages between rights and sexuality and reproductive health; sensitizing practitioners as well as the general public to sexual and reproductive rights through publications and public education.

    Besides the 1st Regional Training conducted in 2008, TARSHI has also conducted five annual Regional Institutes and one Training for Trainers for participants from the South and Southeast Asia Region through The South and Southeast Asia Resource Centre on Sexuality that we have been hosting since 2003. More information about this and other programmes can be found at www.tarshi.net.

    What is the Regional Training?

    The Regional Training on Sexuality, Sexual and Reproductive Health and Rights is aimed at helping field level workers and activists conceptualise and understand various aspects related to sexuality and equip them with tools to address these issues with their audiences. In addition to basic information on topics like sexual and reproductive anatomy and physiology and HIV and AIDS participants will be introduced to concepts of basic Human Rights, Gender, Sexuality, Sexual and Reproductive Rights.

    The focus of the Training will be to demystify sexuality and rights, and to help people understand the value of, and provide tools for incorporating these concepts in their day-to-day work whether it is producing IEC material for rural audiences, conducting reproductive health camps for women, sexuality education sessions in schools or advocating for policy support/amendments.

    The week-long residential Training will use participatory learning methods including interactive exercises, discussions, presentations and debates as well as films.

    Topics include:

    Understanding Sexuality and Gender
    Sexual and Reproductive Health
    Sexual and Reproductive Rights
    Sexuality and Power/Violence
    Sexuality and Marginalisation
    Sexuality and Pleasure

    Who will conduct the training?

    TARSHI’s in-house resource persons who have over a decade of experience in their field will conduct the training.

    Where will it be held?

    The residential Training will be held in Bangkok, Thailand. Details about the venue and accommodation will be sent to selected participants. All selected participants will be expected to stay at the training venue for the duration of the programme.

    What does it cost?

    TARSHI will bear the cost of boarding and lodging for all participants during the training period in Bangkok. TARSHI will subsidise travel costs for a maximum amount of up to USD 250 for participants from South and Southeast Asia. Please note that this subsidy is not available for participants from Thailand.

    Who can apply?

    Individuals working on issues of gender, sexual and/or reproductive health, HIV, education, development etc from South and Southeast Asia can apply for this course. Those who may have not traditionally engaged with sexuality but are keen to do so, are especially encouraged to apply.

    The course materials and discussion will be in English; therefore participants should be fluent in English. Applicants from outside Thailand will be required to have valid passports in order for their application to be considered.

    Twenty individuals will be selected based on their completed application forms. Some may be interviewed on the phone as well.

    How and by when should I send in my application?

    The application form for the Training is attached. Incomplete applications will not be considered therefore please turn in your completed application form and latest resume by email to training@tarshi.net by March 31, 2010.

    Alternatively, you may post the application to the following address so that it reaches us by March 31, 2010.

    TARSHI
    A 91 Amritpuri, 1st Floor,
    (Opposite ISKCON Temple),
    East of Kailash
    New Delhi, 110065, India
    Phones : 91-11-26474022, 26474023
    Fax : 91-11-26474024
    Email: training@tarshi.net
    Website: http://www.tarshi.net

    We look forward to hearing from you. If you have any further questions, please feel free to contact us at training@tarshi.net

    more
  • Pemeriksaan IMS & VCT di GNCC, 24 Maret 2010 Pemeriksaan IMS dan VCT untuk bulan Maret ini diselenggarakan pada hari Rabu, 24 Maret 2010 pukul 12.00 WIB hingga selesai, bertempat di GNCC Jln Mojo Kidul I no.11-A Surabaya, telp. (031) 5914668. Bekerja sama dengan Puskesmas Perak Timur Surabaya. Gratis dan kerahasiaan terjamin. Buruan datang ya, ajak serta teman dan pasanganmu. Memeriksakan kesehatan seksual kita secara dini adalah wujud tanggung jawab kita dan merupakan bagian dari partisipasi kita dalam program pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV & AIDS di Indonesia. (Ko Budi)

    more
  • ToT IPP Untuk Pencegahan Penularan IMS dan HIV Melalui Hubungan Seksual (Paket II)

    Menindaklanjuti pelatihan Training of Trainers Intervensi Perubahan Perilaku (ToT IPP) untuk pencegahan penularan IMS dan HIV melalui hubungan seksual Paket I yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2009 di Bogor dan Januari 2010 di Bandung, maka Direktorat Pemberantasan Penyakit Menular Langsung bekerja sama dengan BPPSDM Departemen Kesehatan RI menyelenggarakan pelatihan ToT IPP Paket II. Untuk ToT IPP Paket II ini diselenggarakan tanggal 8-13 Maret 2010 di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta dan tanggal 15-20 Maret di Bandung.

    Pada penyelenggaraannya di Yogyakarta, diikuti oleh 30 orang peserta perwakilan dari provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka mewakili unsur-unsur dari Dinkes, lembaga donor, PKBI serta LSM. Meski berasal dari unsur-unsur yang berbeda, namun proses pelatihan dan pembelajaran berjalan dengan lancar, karena semua peserta adalah orang-orang yang selama ini berkecimpung dalam bidang yang sama yaitu pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV & AIDS di Indonesia. Beberapa LSM anggota dari Jarnas GWL-INA juga terlibat sebagai peserta mewakili provinsi masing-masing, yaitu GSM (Medan), LPA Karya Bhakti (Jakarta), Srikandi Pasundan (Bandung), Gessang (Solo), Graha Mitra (Semarang) dan GN (Surabaya).

    Untuk materi pelatihannya sendiri sedikit berbeda dengan Paket I yang lalu. Jika pada Paket I lebih banyak membahas modul-modul tentang materi dasar pencegahan IMS, HIV & AIDS, maka pada Paket II ini membahas modul-modul tentang ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang Petugas Lapangan, yaitu ketrampilan komunikasi efektif (misalnya: mengelolah tanya jawab, komunikasi persuasif, komunikasi non verbal, memfasilitasi pengambilan keputusan dll) dan ketrampilan untuk melakukan intervensi efektif (misalnya: outreach, penguatan jejaring outlet kondom, merujuk pasangan KD dll). Setiap selesai mempelajari satu modul, maka dilanjutkan dengan latihan mempraktekkan modul tersebut. Pada hari terakhir dilakukan micro teaching, di mana masing-masing peserta melakukan praktek fasilitasi pelatihan dalam durasi waktu 20-25 menit, dan dilakukan penilaian terhadap fasilitasi pelatihan tersebut.

    Adapun RTL dari pelatihan ini adalah:
    1. Pembentukan ikatan praktisi di tingkat provinsi (April-Juli 2010):
    - Penguatan tim pelatih.
    - Rekruitmen terbatas.
    - Rekruitmen lebih luas.

    2. Sosialisasi IPP dan tim pelatih provinsi kepada KPA provinsi, Dinkes dan mitra lainnya.

    3. Persiapan kongres ikatan IPP:
    - Pembentukan anggota formatur (Maret 2010).
    - Perumusan draft AD/ART.
    - Pertemuan persiapan kongres nasional IPP (Juli 2010).

    4. Kongres Nasional IPP (Agustus 2010).

    Meski pelatihan selama 6 hari tersebut begitu melelahkan, namun seluruh peserta tetap semangat menjalaninya. Setiap hari selalu diberlakukan dresscode, yaitu: batik (hari ke-1), ikat kepala (hari ke-2), kaca mata hitam (hari ke-3), kaos biru (hari ke-4), celana pendek (hari ke-5) dan sarung modifikasi (hari ke-6). Dipilih pula dresscode terbaik setiap harinya. Dan untuk menghindari kejenuhan, setiap sore dibuka kelas musik, di mana seluruh peserta dapat belajar memainkan aneka instrumen musik tradisional yang disiapkan panitia. Tidak hanya belajar main musik, namun seluruh peserta diwajibkan melakukan pertunjukkan musik di depan hotel. Benar-benar suatu pelatihan yang menyenangkan.(Ko Budijanto)

    more
  • Miss Waria, Hukum dan HAM FKWI dan DEPARTEMEN HUKUM & HAM menyelanggarakan:
    "MISS WARIA HUKUM & HAM"

    Syarat ketentuan peserta :
    1. Usia 17-35 tahun
    2. WARIA
    3. Warga Negara Indonesia
    4. Membayar pendaftaran Rp. 300.000,-
    5. Mengikuti karantina dr tgl 28-29 april
    6. Mendapat referensi/rekomendasi dari ketua wilayah masing-masing
    7. Sudah ada di Jakarta paling lambat tanggal 26 April 2010
    8. Akomodasi ditanggung masing-masing peserta
    9. FKWI hanya menanggung biaya karantina dan acara final.

    Masing-masing wilayah/propinsi hanya diwakili oleh 1 peserta dan acara ini akan dihadiri oleh miss waria dr 7 negara lainnya dan pejabat negara.

    Salam kasih dan sehati,
    YULIANUS RETTOBLAUT (mami yuli)
    (Ketua umum FKWI)

    more
  • Master of Human Rights and Democratisation 2010-2011 (Asia Pacific) We have the pleasure to announce that applications are now being accepted for study in the Master of Human Rights and Democratisation (Asia Pacific Regional Program) (MHRD) 2010/2011.

    The MHRD is a unique Master degree program in which students undertake a foundational semester of study at the University of Sydney, and then a second semester at one of four partner universities: Gadjah Mada Universit y (Indonesia), Mahidol University (Thailand), Kathmandu School of Law (Nepal) and the University of Colombo (Sri Lanka).

    We would be very grateful if you could please distribute this information as widely as possible.

    Candidates for admission will find all useful information to apply on the University website at:
    http://www.usyd.edu.au/courses/?detail=1&course_sef_id=Master_of_Human_Rights_and_Democratisation__Asia_Pacific_Regioal_Program__1317

    Applications close on 30 April, 2010 and are considered upon receipt.

    Thank you for your collaboration.

    The University of Sydney and Partners
    www.sydney.edu.au

    more
  • 14th Summer Institute on Sexuality, Culture, and Society The 14th Summer Institute on Sexuality, Culture, and Society will be held at the Graduate School of Social Sciences at the University of Amsterdam from July 11 to August 6, 2010.

    http://www.gsss.uva.nl/summerinstitute

    Description
    This highly specialised programme is for advanced students, primarily PhD and MA students in the socio-cultural sciences and professionals working for NGOs. The scientific directors are Prof. Diane di Mauro and Prof. Niko Besnier.

    An integral part of the institute is a Research Seminar, led by Diane di Mauro. Other courses include Young Sexualities, taught by Deevia Bhana, the Cultural Production of Sexuality, taught by Robert Sember, and the HIV/AIDS Epidemic Contextualized, taught by Graeme Reid. One module (which includes site visits) focuses on the Netherlands and will address topics such as sex work, Amsterdam as a former gay capital, adolescent sexuality, and the campaigns for safe sex.

    Fees and Application Procedure
    Tuition fees for non-credit students are €2300 and for students who receive credit €2700. Fees must be paid in full before the beginning of classes. A non-refundable application fee of €50 is also assessed.

    The fee includes lunch on class days, but does not include housing and travel to and from Amsterdam. Student apartments are available at approximately €550 for one month.

    An application form is available on the Institute’s website. After receiving your application, the admission committee will make a decision based on your academic background, your commitment to the field of study, and a letter of reference.

    The application deadline is May 1, 2010. Applications received after May 1 will be placed on a waiting list.

    Mirjam Schieveld
    Eva Visscher-Simon

    http://www.gsss.uva.nl/summerinstitute


    Summer Institute
    Amsterdam Graduate School of Social Sciences
    Universiteit van Amsterdam
    Courier and Visiting address
    Prins Hendrikkade 189-B
    1011 TD Amsterdam
    The Netherlands
    +31 20 525.3776
    fax +31 20 525.3778
    Email: SummerInstitute-ishss@uva.nl
    http://www.graduateschoolofsocialsciences.nl/summerprogrammes

    more
  • Cynthia Nixon receives award from gay organization [She's the red-headed one on 'Sex and the City'.]
    Reuters - Sunday, March 14
    http://asia.news.yahoo.com/rtrs/20100314/ten-entertainment-us-media-awards-db3f2d5.html

    NEW YORK - Gay media group GLAAD honored the TV series "Brothers & Sisters" and singled-out actress Cynthia Nixon for her work at a Saturday night gala highlighting gay marriage rights.

    "We are bringing marriage back to its fundamentals and revitalizing it from its roots up," "Sex and the City" actress Nixon said in accepting an honorary award at the 21st annual Gay and Lesbian Alliance Against Defamation Media Awards.

    ABC drama series "Brothers & Sisters" won the outstanding drama series award for their storyline of a gay married couple looking to start a family.

    Actress Sigourney Weaver accepted the award for outstanding TV miniseries for Lifetime's "Prayers for Bobby." In the program, based on a true story, Weaver played a 1970s religious housewife who struggles to accept her son is gay.

    "The Oprah Winfrey Show" won the best talk show episode category for the episode "Ellen DeGeneres and Her Wife, Portia de Rossi."

    Spanish-British film "Little Ashes" won for outstanding film in limited release, while among other winners for their coverage of gay and lesbian issues included MSNBC's "The Rachel Maddow Show," NBC, The New York Times, CNN and ESPN.com.

    Joy Behar, a co-host of ABC's "The View," received the excellence in media award for bringing up gay rights on the popular daytime talk show.

    But the night belonged to Nixon, who in 2009 announced at a gay marriage rally that she and her education activist girlfriend were engaged. She won the Vito Russo Award, named for the late gay activist and film historian.

    GLAAD was founded more than 20 years ago to foster positive images of the lives of gay people in the wake of sensational media reporting on AIDS and other topics. Other awards will also be presented in Los Angeles in April and San Francisco in June.

    more
  • Undangan Seminar: Bagaimana Membuat Sebuah Penelitian
    Mitos bahwa penelitian merupakan ‘tugas’ kaum akademisi dan intelektual semata, sudah selayaknya dibantah. Nyatanya para aktivis dan anggota sebuah komunitas pun butuh untuk melakukan penelitian. Perubahan sosial merupakan hasil dari proses dialektis; aksi sosial membutuhkan tindakan refleksif, yaitu penelitian sosial.

    Narasumber: Hendrikus da Costa

    TEMPAT & WAKTU:
    GAYa NUSANTARA CC
    Jl.Mojo Kidul I/11A Surabaya

    Kamis, 18 Maret 2010
    Pkl. 18.30 – 20.30 WIB

    Gratis.

    CONTACT PERSON:
    Tonny: HP 08563088251

    more
  • Latin America marks first legal gay marriage http://abcasiapacificnews.com/stories/201003/2844954.htm?desktop

    Five same-sex couples were married today in Mexico City after a recent change to the city's laws.

    They're the first to have legally recognized same-sex weddings anywhere in Latin America.

    As Richard Reynolds reports from Buenos Aires, the move has many opponents.

    Mexico City is the only place in the country where same-sex couples can legally marry.

    The judge who witnessed four of the five marriages, Hegel Cortes, called it "an historic day".

    The Mexican law and the resulting marriages have ignited a storm of protest.

    The Catholic Church is staunchly opposed, as is the federal government, including President Felipe Calderon.

    The Attorney General has filed an appeal to stop the marriages, but Mexico's federal courts rarely interfere in cases involving lower jurisdictions.

    Homosexuality remains anathema through most of Latin America.

    While one gay couple was married in Argentina last year, the marriage was quickly struck down by the courts.

    more
  • In Africa, a step backward on human rights by Desmond Tutu
    Friday, March 12, 2010

    Hate has no place in the house of God.

    No one should be excluded from our love, our compassion or our concern because of race or gender, faith or ethnicity — or because of their sexual orientation. Nor should anyone be excluded from health care on any of these grounds. In my country of South Africa, we struggled for years against the evil system of apartheid that divided human beings, children of the same God, by racial classification and then denied them fundamental human rights. We knew this was wrong. Thankfully, the world supported us in our struggle for freedom and dignity. It is time to stand up for another wrong.

    Gay, lesbian, bisexual and transgendered people are part of so many families. They are part of the human family. They are part of God’s family. And of course they are part of the African family. But a wave of hate is spreading across my beloved continent. People are again being denied their fundamental rights and freedoms. Men have been falsely charged and imprisoned in Senegal, and health services for these men and their community have suffered. In Malawi, men have been jailed and humiliated for expressing their partnerships. Just this month, mobs in Mtwapa Township, Kenya, attacked men they suspected of being gay. Kenyan religious leaders, I am ashamed to say, threatened an HIV clinic there for providing counseling services to all members of that community, because the clerics wanted gay men excluded.

    Uganda’s Parliament is debating legislation that would make homosexuality punishable by life imprisonment, and more discriminatory legislation has been debated in Rwanda and Burundi. These are terrible backward steps for human rights in Africa.

    Our lesbian and gay brothers and sisters across Africa are living in fear.

    And they are living in hiding — away from care, away from the protection the state should offer to every citizen, and away from health care in the AIDS era, when all of us, especially Africans, need access to essential HIV services. That this pandering to intolerance is being done by politicians looking for scapegoats for their failures is not surprising. But it is a great wrong. An even larger offense is that it is being done in the name of God. Show me where Christ said “Love thy fellow man, except for the gay ones.” Gay people, too, are made in my God’s image. I would never worship a homophobic God.

    “But they are sinners,” I can hear the preachers and politicians say. “They are choosing a life of sin for which they must be punished.” My scientist and medical friends have shared with me a reality that so many gay people have confirmed, I now know it in my heart to be true. No one chooses to be gay. Sexual orientation, like skin color, is another feature of our diversity as a human family. Isn’t it amazing that we are all made in God’s image, and yet there is so much diversity among his people? Does God love his dark- or his light-skinned children less? The brave more than the timid? And does any of us know the mind of God so well that we can decide for him who is included, and who is excluded, from the circle of his love?

    The wave of hate that is underway must stop. Politicians who profit from exploiting this hate, from fanning it, must not be tempted by this easy way to profit from fear and misunderstanding. And my fellow clerics, of all faiths, must stand up for the principles of universal dignity and fellowship. Exclusion is never the way forward on our shared paths to freedom and justice.

    The writer is archbishop emeritus of Cape Town, South Africa. He won the Nobel Peace Prize in 1984.

    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/11/AR2010031103341.html

    more
  • Australia is first to recognise 'non-specified' gender Australia may have made gender history this week, as the New South Wales government lays claim to being the first in the world to recognise an individual’s sex as officially “not specified”.

    This milestone in the evolution of gender queer came about with the issuing of a ‘Sex Not Specified’ Recognised Details Certificate in place of a birth certificate to Norrie (also known as norrie mAy-Welby) a resident of Sydney.

    Zie (a gender-specific pronoun) is now legally recognised by the Australian government as neither male nor female, the Scavenger reports.

    It is the end of a long journey for Norrie, aged 48, who was born in Scotland and registered male at birth.

    When zie was 23, zie commenced the process of gender re-assignment through hormone treatment and surgery. Zie was later issued with a gender recognition certificate as female in Australia.

    However, Norrie did not feel comfortable living solely as a female.

    Hir philosophy, developed through hir art and through hir work with Sex and Gender Education, a lobby group campaigning for the rights of all sex and gender diverse people, draws heavily on Eastern concepts of one-ness: of yin and yang being just two halves of a greater whole.

    On hir site, zie writes: "The theorists who inform transsexual and intersexual medical intervention presume that everyone has one real gender identity at the core of their being, whether or not this is congruent with their anatomy. Even children biologically hermaphrodite are supposed to be 'really' of one gender, with the surgically discarded sex declared the 'false' one.

    “Unsurprisingly, many intersexual children are traumatised by the obliteration of their sexual duality. Many as adults seek transsexual procedures to restore their discarded sex, but at the expense of the surviving sex. This is just one tragic result of our society's belief in mutually exclusive genders.

    “Not all human societies see the genders as mutually exclusive. Transgender people are seen in India as "half half" , in the Philippines as "lady-boys" , and in indigenous American cultures as "two-spirited." People seen by our society as having a gender opposite to the one sex they were born with are seen by other societies as simply having two genders. Bi-gendered. In this light, the permanent removal of the characteristics of one sex to allow the expression of the other seems a total waste."

    Zie goes on: “I wonder if we in Western culture would have more options for happiness if we too had permission not simply to be of one gender or the other, but also to be of both genders, if such was our nature."

    Norrie ceased lifelong hormone treatment and took up a neuter identity – neither male nor female – resisting any further female or male normalisation.

    In January 2010 doctors declared that they were unable to determine hir as either male or female as zie has no gonads, the hormonal system was not typically male or female, and Norrie’s psychological identity was neuter.

    The rest is now history.

    The irony of this landmark decision will not be lost on other trans Australians, who discovered just three years ago that the Australian foreign minister, Alexander Downer, had secretly and without consultation reversed a policy whereby trans people could obtain a passport stating their “intended sex.”

    Source: http://gay.pinknews.co.uk/2010/03/11/australia-is-first-to-recognise-non-specified-gender/

    more
  • Reaching Men Who Have Sex With Men (MSM) in the Global HIV & AIDS Epidemic The MSMGF is pleased to announce the launch of a new policy brief, Reaching Men Who Have Sex With Men (MSM) in the Global HIV & AIDS Epidemic. This document provides an introduction to HIV among gay men and other MSM and identifies key strategic areas that are essential to turning the tide of the epidemic.

    You can download the brief in PDF format from this link.

    We encourage you to share this advocacy tool with your networks.

    more
  • LGBT Communication Manual
    Download di sini.

    This LGBT communication manual (Lesbians, Gay Men, Bisexuals, Transvestites and Transsexuals) is aimed at communication professionals, students and teachers (journalists, broadcasters, publicity agents, public relations professionals, among others).

    It is one of the goals of the current board of directors of the Brazilian Lesbian, Gay, Bisexual, Transvestite and Transsexual Association – ABGLT, as well as of activists involved with the LGBT segment in Brazil, to reduce the use of inappropriate and prejudiced terminologies that adversely affect the citizenship and dignity of 20 million Brazilian LGBT people, their families, friends, neighbours and work colleagues.

    more
  • Same sex law decriminalised Shalveen Chand
    Friday, February 26, 2010
    Fiji Times Online
    http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=140812


    Homosexuality has been decriminalised by the Crime Decree which came into effect at the beginning of the month.

    Former High Court judge Nazhat Shameem has clarified that unlike the Criminal Penal Code which had sentences and punishment set aside for sodomy and unnatural offences, there were no such provisions in the Crime Decree.

    "So what has happened is that homosexuality has been decriminalised making people of the same sex to engage in sexual practices as long as both parties are consenting to it," Ms Shameem said.

    She added that in 2005, during a High Court ruling, Justice Gerard Winter in the appeal of Thomas McCosker's case, an Australian who visited Fiji and was arrested, tried and sentenced to two years jail for sodomy, ruled that the act of sodomy should not be contained in the laws of Fiji as the nature of the sexual activity was consensual.

    "The Crime Decree has brought forward what Justice Winter ruled," Ms Shameem said.

    "It can be said that the McCosker case was the precedent for the change in laws."

    The Crime Decree was put in place to replace the Criminal Penal Code which was considered to be archaic and not in tune with the changing times. Under the sexual offences provisions in the Crime Decree, the only time homosexuality is considered a crime when there is sex without consent therefore suggesting rape.

    The new laws, unlike the Criminal Penal Code, does not include women as victims but persons and incorporates all ways in which a person can be violated. The Public Order Act, which was put in place by the Government to control incidences of instability, still empowers the law enforcers to arrest people who behave indecently in public. Ms Shameem added that the public order act is the same for homosexuals and heterosexuals and the law clearly defines that anyone caught in indecent behavior is liable for prosecution. Decriminalising of homosexuality also should not be seen as a leeway for male prostitutes, the Crime Decree is harsher on prostitution than its predecessor.

    more

 

 

Cari


INFO

Bedah Buku "Kubunuh Disini " bersama Soe Tjen Marching; Jumat, 22 Agustus 2014, Jam 19.00 - 21.00, di GNCC (Jl. Mojo Kidul I/11A Surabaya)


Majalah GAYa NUSANTARA edisi No. 1 Tahun 09 dengan Tema" Transgender: Waria dan Priawan" sudah terbit. Info pemesanan bisa melalui:

Email: gnredaksi@gmail.com
Tlp: 031-5914668

LAYANAN PSIKOLOGI
LAYANAN PSIKOLOGI GAYa NUSANTARA.
Buat teman-teman LGBTiQ yang membutuhkan curhat, konsultasi atau sekedar sharing mengenai identitas, orientasi seks serta kesehatan seksual dan juga informasi mengenai HIV/AIDS, silahkan menghubungi Gaya Nusantara!

email:konsultasign@gmail.com
atau
datang langsung tiap jumat jam 12.00- 17.00 ke kantor GN, jl. mojokidul i/no.11 (dengan membuat janji by telp: 031-5914668). Kami tunggu ya....


ALAMAT
GAYa NUSANTARA
Jl. Mojo Kidul I No 11 A
Surabaya 60285
Telp/Fax +62 31 - 5914668

http://www.gayanusantara.or.id/
gayanusantara@gmail.com


Agenda

7th Sexuality Institute, 2-8 December 2014, Tunisia

International AIDS Conference in Melbourne, Australia 20-25 July, 2014 Melbourne, Australia

6th Ewha Global Empowerment Program, 29 june - 13 july 2014 Seoul, Korea

Crea: Sexuality, Gender, and Right Institute, 21 - 29 June 2014 Istanbul, Turkey

World Conference on Youth 2014 6-10 May, 2014 Colombo, Sri Lanka

5th WLEC - Women's Leadership and Empowerment Conference 2014 1-3 March 2014, Bangkok, Thailand


Arsip Blog

Pengunjung ke